Hubungan Desentralisasi Pendidikan dengan Kualitas Pendidikan

A.      Hubungan Desentralisasi Pendidikan dengan Kualitas Pendidikan

            Desentralisasi pendidikan yang merupakan bagian dari otonomi daerah diharapkan dapat merubah pola pengelolaan pendidikan menjadi lebih baik, yaitu dengan cara memberikan kekuasaan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah dan sekolah dalam pengambilan keputusan. Hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah. Dengan adanya desentralisasi pendidikan, orang tua dan masyarakat memungkinkan untuk berperan serta dan berkontribusi banyak dalam menentukan kebijakan dan penyusunan kurikulum sekolah, sehingga sekolah dapat mengakomodir masukan dan saran dari masyarakat demi tercapainya pendidikan yang berkualitas.

Berdasarkan tujuan desentralisasi yang sangat baik, terdapat beberapa alasan diadakannya desentralisasi dalam bidang pendidikan yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.    Pembiayaan pendidikan membahas masalah bagaimana sumber daya untuk pendidikan dibangkitkan.

2.    Peningkatan penawaran efisiensi/efektivitas dengan bagaimana sumber daya pendidikan digunakan. 

3.    Redistribusi kekuasaan politik bertujuan untuk meningkatkan legitimasi lembaga dengan mendistribusikan kekuasaan yang memberi warga peran manajemen yang lebih besar. 

4.    Peningkatan kualitas hasil bergerak lebih dekat dengan kebutuhan pengambilan keputusan masing-masing sekolah dan dapat fokus juga pada perbedaan budaya lokal dan pembelajaran lingkungan hidup. 

5.    Peningkatan inovasi memiliki jangkauan yang lebih luas terhadap penyedia pendidikan (Hinsz, et al., 2006: 4-5).

Rangkaian tujuan desentralisasi yang dikemukakan Hinsz, et al. menunjukan peningkatan kualiatas pendidikan di sekolah. Poin pertama dan kedua dari tujuan desentralisasi pendidikan di atas mengemukakan tentang pengelolaan pendidikan yang mengedepankan pemanfaatan potensi sumber daya pendidikan lokal dan mempermudah pengontrolan efisiensi dan efektivitas pada sekolah. Poin ketiga mengharuskan sekolah mengikutsertakan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam mengelola pendidikan. Poin keempat mengindikasikan bahwa dengan adanya desentralisasi pendidikan maka keputusan yang diambil oleh sekolah dapat berlandaskan atas kebutuhan dan budaya lokal masyarakat sekitar sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan pendekatan kontekstual. Kemudian poin terakhir yaitu mengharuskan para pengelola pendidikan memberikan kontribusi yang besar dan luas terhadap peningkatan inovasi pendidikan.

            Di sisi lain hubungan desentralisasi pendidikan dengan kualitas pendidikan dapat dilihat dari Menejemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Setidaknya ada empat tujuan berdasarkan MPMBS (Dwiningrum, S. I. A., 2015: 26). Keempat tujuan itu meliputi:

1.      Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;

2.      Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan bersama dengan pihak sekolah;

3.      Meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan

4.      Meningkatkan kompetisi yang sehat antarsekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai.

            Untuk dapat mencapai kualitas yang diharapkan maka peran serta orang tua dan masyarakat diperlukan, sehingga memungkinkan sekolah lebih terbuka dan akuntabel. Akuntabilitas merupakan bagian dari sistem yang diterapkan dalam desentralisasi pendidikan. Peningkatkan akuntabilitas sekolah memungkinkan untuk memperpendek jarak antara sekolah dengan orang tua siswa, masyarakat, pemerintah, dan pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan sekolah.  Perhatikan gambar berikut.

Keterangan:

1 :      Mandat, tujuan, hukum, ekspektasi prestasi.

2 :      Informasi ekspektasi terhadap prestasi.

3 :   Norma dan standar, tujuan spesifik, sumber, promosi dan peningkatan gaji, dukungan terhadap standar.

4 :      Informasi kinerja sekolah terhadap tujuan.

5 :      Anak didik dan bukti bahwa mereka dididik.

6 :    Pemerintahan, perhatian, pilihan lebih penyedia, termasuk pendapat atas kinerja guru dan perkembangannya.

7 :      Pajak, permintaan langsung, perwakilan parlementer.

8 :      Informasi dalam perkembangannya.

Dari gambar di atas dapat kita lihat peranan dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dalam menerapkan sistem yang akuntabel. Koordinasi dan keterbukaan yang dilakukan oleh satu pihak dapat memberikan akses kepada pihak lain untuk menemukan informasi. Selain itu, tanda panah dua arah yang menggambarkan komunikasi dua arah memungkinkan satu pihak dengan pihak lain saling mengoreksi, mengawasi, dan mengevaluasi. Dengan demikian pendidikan publik yang akuntabel cenderung akan melibatkan banyak pihak untuk ikut berpartisipasi mengelola pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan.

B.       Pengelolaan Pendidikan dalam Sistem Desentralisasi

Dalam sistem desentralisasi, sekolah diberikan kewenangan yang luas untuk mengelola sekolahnya, sehingga sekolah dituntut untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sumber daya manusia yang terdapat di sekolah di antaranya adalah kepala sekolah selaku pimpinan sekolah dan guru selaku pemberi pelayanan pendidikan kepada siswa. Menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, ada lima dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah yang meliputi, kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Kaitannya dengan kompetensi manajerial, maka seorang kepala sekolah harus mampu merancang dan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan proses analisis dan identifikasi akan kebutuhan SDM, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan (Widodo, S. E., 2015: 33).

Salah satu hasil dari perencanaan sumber daya manusia adalah perekrutan guru yang profesional. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal (Kunandar, 2007: 46-47). Ciri dari guru profesional adalah dengan memenuhi empat kompetensi guru. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagai mana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Kepala sekolah dan guru yang berkualitas serta SDM lainnya yang ada di sekolah dapat menunjang penerapan pendidikan yang desentralistik yaitu meliputi, satu kesatuan dalam keragaman, deregulatif, kolaboratif-tim yang cerdas, koordinatif, demokratis, berbasis kualitas, pengambilan keputusan bottom-up, menekankan dimensi mempengaruhi, dan memfasilitasi kegiatan pendidikan, mengutamakan tim kerja yang cerdas, berani dan piawai mengelola resiko, menekankan pemerintah dan pemberdayaan jajaran pendidikan, mengutamakan motivasi dan pengembangan potensi diri, mengutamakan informasi terbagi kepada semua pihak, dan berorientasikan keunggulan (Dwiningrum, S. I. A., 2015: 86-87). Apabila penerapan desentralisasi tidak diikuti dengan kualitas SDM sekolah yang baik maka tujuan dari desentralisasi cenderung sulit dicapai. Sebagai contoh adalah penelitian yang dilakukan oleh Galiani dan Schargrodsky yang menemukan bahwa keuntungan desentralisasi dapat melemah ketika pemerintah daerah kurang memiliki kemampuan teknis. Sehingga efeknya bisa negatif untuk sekolah yang terletak di provinsi miskin dan pengelolaan yang buruk, yang diukur dengan defisit fiskal.

Dalam upaya menerapkan desentralisasi pendidikan yang sesuai dengan harapan bersama, maka perlu adanya hal-hal yang dikuatkan sebagai tanggung jawab bersama, yaitu adanya pembagian yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, adanya peran serta masyarakat dalam pendidikan, penguatan kapasitas manajemen pemerintah daerah dengan mengelola pendidikan terbatas, pendayagunaan bersama sumber daya pendidikan, menjalin hubungan simbiotik antara pemerintah, politisi, penyelenggara pendidikan, pemerhati pendidikan, LSM, yayasan-yayasan, dan yang terakhir adalah pengembangan infrastruktur sosial (social capital) (Jalal, F. & Supriadi, D., 2001: 99-101).

Dengan demikian pengelolaan pendidikan dalam sistem desentralisasi melibatkan banyak pihak. Pihak-pihak tersebut meliputi pemerintah, sekolah, orang tua, masyarakat dan pihak-pihak lain yang peduli terhadap pendidikan yang nantinya bisa berkontribusi besar bagi keberlangsungan pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Albab, U. (2005). Analisis SWOT kebijakan desentralisasi pendidikan di Indonesia. Jurnal.

Basic Education Capacity Trust Fund (BEC-TF). (2011). Meningkatkan Manajemen Berbasis Sekolah di Indonesia. Jurnal.

Desforges, C. & Abouchhar, A. (2003). The impact of parental involpment, parental support, and family education on pupil achievement and adjustment: A literature review. New York: Department for Education and Skills.

Dwiningrum, S. I. A. (2015). Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hinsz, et al. (2006). Effects of decentralization on primary education: Phase I: A survey of East Asia and the Pacific Islands. UNICEF Regional Office for Asia and the Pacific.

Jalal, F. & Supriadi, D. (2001). Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah. Yogyakarta: Adi Cita.

Kunandar. (2007). Guru Profesional. Jakarta Utara: Rajawali Pers.

Madeira, R. (2007). The effects of decentralization on schooling: Evidence from the Sao Paulo state’s education reform. Sao Paulo: University of Sao Paulo.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

________________. (2005). Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.

________________. (2007). Permendiknas nomor 13 tahun 2007, tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Rivai, V. & Murni, S. (2012). Education management: Analisis teori dan praktik. Jakarta: Rajawali Pers.

USAID. (Tanpa tahun). Identifying the impact of education decentralization on the quality of education. USA: United State Agency for International Development.

______. (Tanpa tahun). Implementing School-Based Management in Indonesia: The DBE1 experience: 2005 – 2010. USA: United State Agency for International Development.

Vernez, G., Karam, R., & Marshall, J. H. (2012). Implementation of school-based management in Indonesia. Santa Monica: RAND Corporation.

Widodo, S. E. (2015). Manajemen pengembangan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.